topmetro.news – FPAN DPRD Medan menyampaikan, berkaitan administrasi kependududukan, sampai saat ini masih banyak keluhan masyarakat atas kelambanan pembuatan KTP, KK, dan Akte Kelahiran.
“Bahkan di beberapa kantor instansi pemerintah, ketika masyarakat mengajukan dan mempertanyakan keberadaan KTP, KK, dan Akte Kelahiran mereka, pihak aparat pemerintah tidak bisa menjawab kapan bisa selesai pembuatan administrasi kependudukan tersebut,” ujar Edisaputra ST membacakan pandangan fraksinya terhadap Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala, dihadiri Sekda Kota Medan Wiria Alrahmandi, Senin (20/1/2020), di Gedung DPRD Medan.
Berkaitan tugas pelayanan cepat, efektif, dan efisien itu, FPAN DPRD Medan melihat peran penting kelurahan dan kepling. Karena langsung berhubungan dengan masyarakat.
Permintaan FPAN
Untuk itu, FPAN DPRD Medan meminta pelaksanaan program ini dapat memaksimalkan pihak kelurahan dan kepling. Dengan membuat aturan yang menjadi pedoman bagi mereka dalam melaksanakan tugas tersebut. Dan kepada mereka diberikan insentif per kartu guna menghindari pembebanan biaya yang memberatkan masyarakat.
Selanjutnya, FPAN DPRD Medan mengungkapkan, perkembangan pelayanan publik di Medan secara perlahan semakin membaik. Pada tahun 2011 sesuai publikasi KPK melalui Direktur LHKPN menyimpulkan, indeks pelayanan publik di Kota Medan hanya 3,66. Posisi ini lebih rendah dari Jayapura dengan nilai indeks 4.
“Pada tahun ini, atau beberapa tahun kebelakang, kita tidak mendapatkan lagi publikasi KPK berkaitan indeks pelayanan publik Kota Medan. Ini mohon penjelasan,” ujar Edisaputra ST.
Di bagian lain FPAN DPRD Medan mempertanyakan. Dalam pengajuan Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, apakah pemko telah mensinkronkan aturan-aturan yang ada di dalamnya dengan Program e-KTP pemerintah pusat?
reporter | Jeremi Taran
